PARADIGMA DAN ASAS TRANSAKSI DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Oleh: Dadang Romansyah, SE., Ak., MM

Iftitah

Akuntansi Syariah telah menjadi wacana yang cukup menarik sejak sekitar tahun 1980-an. Banyak pihak, baik akademisi maupun praktisi terlibat dalam diskusi yang serius dan mendalam perihal bidang ilmu yang masih dianggap baru ini. Dari berbagai perdebatan yang telah dan masih berlangsung sampai saat ini, muncul banyak pertanyaan yang menarik dan bahkan mungkin menggelisahkan banyak pihak, baik yang menyangkut aspek ontologisnya, epistemologisnya, metologis maupun aksiologisnya. Tidak sedikit pula orang mempermasalahkan aspek praktisnya, mulai dari aspek format sampai kepada isinya.

Kehadiran wacana akuntaansi syariah tampaknya lebih banyak dipicu oleh keberadaan [kembali] berbagai lembaga keuangan yang mencoba membangun dirinya berdasarkan syariah Islamiyah. Kemunculan lembaga keuangan syariah pun merupakan konsekuensi logis dari kesadaran banyak pihak untuk kembali ke khittah, yakni dasar landasan Islam yang bersifat sempurna dan komprehensif dan diterapkan secara menyeluruh.

Secara lebih spesifik, wacana dan pengembangan akuntansi syariah berawal dari kesadaran  bahwa kauntansi adalah sebuah alat dalam bisnis. Akuntansi sering dikatakan sebagai bahasa bisnis, yang berfungsi menjaadi medium penyebaran informasi untuk semua pihak yang relevan dan terkait.

Akuntansi bila dilihat dari aspek historisnya, bukanlah cabang ‘ilmu’ baru yang lahir kemarin sore, melainkan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, ilmu akuntansi juga sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sampai kepada kondisi sekarang ini. Dalam konteks perkembangan akuntansi ini, misalnya muncul beberapa issu, diantaranya :

Pertama, akuntansi diyakini sebagai sebuah cabang  ilmu yang socially constructed. Ini bermakna bahwa konstruksi ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Semakin maju tingkat sosial sebuah masyarakat, maka semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu, dan sebaliknya.

Kedua, interaksi akuntansi dan kapitalisme yang sangat intim dan saling menunjang, seperti yang diungkapkan oleh Sobart [1924] dan didukung oleh Winjum [1971]. Sobart sangat menyakini bahwa perkembangan kapitalisme yang saat ini sudah merambahi hampir semua negara di muka bumi ini sangat dibantu oleh akuntansi dan sebaliknya pun demikian.

Ketiga, perkembangan akuntansi secara metodologis yang berubah-rubah dari induktif ke deduktif.  Metodologi penelitiaan  yang diaplikasikan dalam pengembangan akuntansi ternyata ikut mempengaruhi wujud akuntansi itu. Pada awalnya, ketika Paton, Littleton, Sander dan kawan-kawan memotori penelitian akuntansi di awal abad ke-20 yang lalu, ada nuansa kental pendekatan induktif. Dominasi pendekatan induktif ini memuncak atau memasuki masa kejayaan pada era tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an, dengan lahirnya banyak teori yang cukup monumental, seperti dihasilkan oleh Chambers dan kawan-kawan. Namun, gebrakan yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman yang sangat kuat membela pendekatan deduktif–positivisme berhasil merubah gerakan penelitian akuntansi yang kini menjadi mainstream. Akibatnya, wujud keilmmuan akuntansi ikut berubah menjadi [selalu] empirical based, hanya bersikap deskriptif dan seterusnya.

Dari ketiga issue tersebut di atas, dapat dilihat bahwa akuntansi berkembang sedemikian rupa, yang bilamana diambil atau diterapkan begitu saja dalam lembaga yang dirancang sesuai dengan syariah akan menjadi pertanyaan besar : apakah memang sesuai dalam arti yang sesungguhnya? (Adnan, 2005).

Fenomena kecenderungan atau terjadinya perubahan pemahaman terhadap konsep akuntansi ini muncul, sebagai tanggapan atau persisnya kritik terhadap ketidakpuasan atas konsep dan praktik akuntansi konvensional yang selama ini berkembang di masyarakat. Misalnya, sebelum krisis banyak perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang menerbitkan laporan keuangan dengan pendapat Auditor wajar tanpa pengecualian, pada hal kenyataannya perusahaan tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi bahkan hampir kolap. Dari sisni muncul pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab, pihak manajemen atau akuntan si pembuat laporan keuangan atau akuntan yang  mengaudit perusahaan tadi? Sementara sampai saat ini, auditor masih bisa berlindung dibalik kata “tanggung jawa akuntan hanya pada pendapat”, seperti itukah moral dan tanggung jawab akuntan? Masih banyak kasus-kasus yang mencemarkan profesi akuntan, itu semua disebabkan karena praktik akuntansi yang ada sekarang, tidak didasarkan pada etika dan moral serta nilai-nilai humanis.

Oleh karena pengalaman ini, maka muncul pemikiran baru, akuntansi harus merubah diri, atau harus melakukan “introspeksi”, jika seandainya ia tidak mau ditinggalkan para pemakainya atau dimasukkan ke dalam musieum peradaban  (Harahap, 1997).

Di banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara ekonomi politik kehidupan masyarakatnya sangat terpengaruh oleh negara Barat, misalnya dengan paham kapitalisme sebagai akibat dari pengaruh keberhasilan kemajuan dunia Barat dalam berbagai bidang, dan bukan karena memahami betul realitas pemikiran kapitalisme. Mereka tunduk pada sistem dan hukum kapitalis, bukan karena menyadari peraturan sebenarnya yang muncul dari pandangan hidup kapitalis. Dengan berkembangnya paham kapitalisme ini, mengakibatkan umat Islam jadi semakin jauh dari pemikiran Islam, kendati mereka mengaku beragama Islam, bahkan malah inferior terhadap kemajuan Islam sehingga tidak riskan meninggalkan hukum Islam dan mengambil hukum non-Islam (Hertanto dkk, 1999).

 

Pengertian Transaksi dalam Akuntansi Syariah

Layaknya dalam suatu perekonomian apa pun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi (transaction). Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam – meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku.

Dalam akuntansi konvensional, sebuah transaksi bisa dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan apabila memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi. Yang dimaksud dengan transaksi ekonomi adalah transaksi tersebut mengakibatkan bertambahnya aktiva atau berkurangnya kewajiban. Apabila sebuah transaksi tidak berpengaruh terhadap aktiva atau kewajiban, maka bukan sebagai transaksi ekonomi, sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan. Kedua, transaksi tersebut bisa dinilai dengan satuan moneter, artinya yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan adalah transaksi yang bisa diukur dan dinilai dengan uang (satuan moneter lainnya).

Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islami, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islamiyah, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariah Islamiyah. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, yaitu :

  1. Objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau objek haram.
  2. Cara bertransaksi apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (transaksi halal) atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

 [1] Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Dosen Akuntansi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>