MENIMBANG IMPLEMENTASI MURABAHAH PROPORSIONAL VS ANUITAS

Oleh : Dadang Romansyah

(Dosen Tetap Prodi Akuntansi Syariah STEI SEBI)

Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 101-110 merupakan hasil dari proses penyempurnaan PSAK No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi di Indonesia mengalami metamorposis yang cukup panjang, mulai dari Prinsip-prinsip Akuntansi, Standar Akuntansi, sampai ke proses Konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS) sebagai langkah menuju satu standar akuntansi di dunia atau harmonisasi standar akuntansi internasional. Dampak dari proses konvergensi ini, maka lahirlah tiga pilar standar akuntansi di Indonesia, yaitu:

sak indTiga pilar standar akuntansi ini mempunyai makna yang cukup dalam, terutama dengan dipisahkannya PSAK Syariah dari PSAK Umum, dan dibuat Kerangka Dasar tersendiri, yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Berikut ini adalah sejarah perkembangan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia :

2

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah yang dilakukan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah.

Murabahah merupakan salah satu dari implementasi akad transaksi syariah. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan  transaksi murabahah ini telah diatur dalam PSAK Syariah No. 102 tentang Akuntansi Murabahah. Sejak PSAK Syariah No. 102 ini disusun dalam bentuk Exposure Draft, pada saat dilakukan public hearing, sampai pada saat sosialisasi PSAK Syariah final, tidak pernah luput dari gelobang protes bahkan secara tegas beberapa praktisi perbankan syariah secara berjama’ah mengajukan surat secara terbuka untuk menolak pargraf 23 mengenai pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional. Bahkan tidak sedikit para praktisi yang mengajukan permohonan secara terang-terangan kepada DSAS-IAI untuk merevisi paragraf 23 ini.

Sebagai puncak dari badai tsunami perdebatan murabahah proporsional ini, diawali dengan keluarnya Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan lembaga keuangan syariah. Keluarnya fatwa ini menimbulkan pertanyaan bagaimana menerapkan pengakuan keuntungaan pembiayaan murabahah secara anuitas oleh lembaga keuangan syariah, mengingat hal ini tidak diatur dalam PSAK Syariah No. 102: Akuntansi Murabahah. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan DSAS-IAI untuk menerbitkan Buletin Teknis 9 mengenai penerapan metode anuitas dalam murabahah, yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2013. Buletin teknis ini juga dikuatkan oleh Surat Edaran Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (DPbS BI) No. 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, mengenai pengakuan pendapatan dalam transaksi jual beli di lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau proporsional.

Catatan berikutnya adalah dalam buletin teknis 9 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dan Surat Edaran dari DPbS Bank Indonesia memberikan pilihan kepada Bank Syariah. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode proporsional, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK Syariah 102: Akuntansi Murabahah. Apa bila Bank Syariah menggunakan metode anuitas, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan:

  1. PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, selanjutnya disebut PSAK55;
  2. PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian, selanjutnya disebut PSAK 50;
  3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, selanjutnya disebut PSAK 60; dan
  4. PSAK lain yang relevan.

Penggunaan salah satu metode pengakuan pendapatan, wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio transaksi murabahah dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten. Termasuk dalam pengaturan PSAK tersebut adalah akuntansi penurunan nilai, pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan murabahah. Dalam surat edaran DPbS Bank Indonesia, Bank Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penuruan nilai (CKPN) atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keungan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan. Dalam hal terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajiban pembentukkan cadangan kerugian sesuai dengan  ketentuan Bank Indonesia, maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang faktor modal inti dalam perhitungan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

Persoalan utama dalam transaksi murabahah ini adalah bukan hanya sekedar memilih metode proporsional sesuai PSAK Syariah No. 102: Akuntansi Murabahah atau metode anuitas versi PSAK 50, 55, dan 60, tapi kesiapan dari para pemilik, komisaris, direksi dan seluruh stakeholders Bank Syariah untuk siap diatur oleh kaidah-kaidah syar’i (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan istiqomah dalam menjalankan seluruh regulasi entitas syariah ini. Misalnya dalam ruang lingkup PSAK Syariah ini disebutkan bahwa PSAK Syariah mengatur transaksi syariah di entitas syariah dan transaksi syariah yang dijalankan di entitas konvensional. Sehingga bagi Bank Syariah sebenarnya tidak ada lagi ruang untuk memilih menggunakan PSAK selain PSAK Syariah No. 102: Akuntansi Murabahah.

Esensi dari transaksi murabahah ini adalah akad jual beli atas komoditi, sebagai salah satu alternatif akad untuk menghindari transaksi ribawi dilembaga keuangan syariah, sebagai pengganti dari transaksi pinjam-meminjam uang dengan kelebihan yang dijanjikan diawal (bunga). Pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pemboayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip jual beli. Dalam akuntansi konvensional kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing).

Memahami Bunga Kredit dan Perhitungan Bunga Kredit dengan Angsuran

Perhitungan bunga kredit yang digunakan bank konvensional akan menentukan besar kecilnya angsuran dan bunga yang harus dibayar debitur atas kredit yang diterima dari bank. Secara umum ada dua metode dalam perhitungan bunga, yaitu flat dan efektif. Namun dalam praktik sehari-hari ada modifikasi dari metode efektif yang disebut dengan metode anuitas.

  1. Metode Flate

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentase tingkat suku bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Rumus perhitungannya adalah :

Bunga per bulan = (P x i x t ) : jb

P =  pokok pinjaman awal, i = suku bunga per tahun, t =  jumlah tahun jangka waktu kredit, jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit.

plat

2. Metode Efektif

Dalam metode ini, perhitungan bunga dilakukan setiap akhir periode pembayaran angsuran. Pada perhitungan ini, bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap bulannya (baki debet) sehingga bunga yang dibayar debitur setiap bulannya semakin menurun. Dengan demikian, jumlah angsuran yang dibayar debitur setiap bulannya akan semakin mengekecil. Rumus perhitungannya adalah:

Bunga perbulan = SP x i x (30/360)

SP = Saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, i = suku bunga per tahun, 30 = jumlah hari dalam 1 bulan, 360 = jumlah hari dalam 1 tahun

kredit

3. Metode Anuitas

Metode ini merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode anuitas ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar debitur agar sama jumlahnya dalam setiap bulannya. Rumus perhitungan bunga sama dengan metode efektif, yaitu:

Bunga perbulan = SP x i x (30/360)

SP = Saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, i = suku bunga per tahun, 30 = jumlah hari dalam 1 bulan, 360 = jumlah hari dalam 1 tahun.

anuitas

 

Jumlah angsuran bulanan yang dibayar oleh debitur tidak berubah selama jangka waktu kredit, tetapi komposisi besarnya angsuran pokok maupun angsuran bunga setiap bulannya akan berubah, dimana angsuran bunga akan semakin mengecil, sedangkan angsuran pokok akan semakin membesar.

Dari ketiga contoh perhitungan bunga diatas, terlihat bahwa besarnya bunga kredit yang harus dibayar debitur akan berbeda-beda walaupun suku bunga yang sama, yaitu 12% per tahun. Dengan demikian, penggunaan perhitungan bunga akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya angsuran bunga yang harus dibayar debitur atas kredit yang diberikan bank.

Dalam perspektif paradigma dan asas transaksi syariah, dari ketiga metode perhitungan bunga kredit ini apabila diaplikasikan untuk perhitungan dan pengakuan pendapatan dalam transaksi murabahah adalah metode flat. Karena metode ini, telah memenuhi asas keadilan (al-adalah) dan asas keseimbangan (tawazun). Wallahu’alam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>